Untungkan Ahok, Kubu Anies Minta Bantuan Sosial Disetop

jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi M Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mencairkan bantuan sosial sampai berakhirnya Pilkada DKI.
Pasalnya, bantuan sosial akan membuat masyarakat menilai positif petahana, yang tentu saja berdampak negatif bagi Anies-Sandi.
"Karena akan berdampak negatif," kata Taufik saat konferensi pers di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).
Taufik mengaku dapat informasi dari masyarakat mengenai pencairan bantuan sosial jelang pilkada. Salah satunya kegiatan pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Jakarta Selatan akhir pekan lalu oleh Bank DKI.
"Bansos berupa pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di wilayah Jakarta Selatan. Tapi wali kota Jaksel saya telepon katanya tidak mengetahui hal itu," ujarnya.
Taufik menegaskan pencairan bansos KJP tersebut melanggar aturan karena seharusnya dicairkan di sekolah, pada kasus itu dicairkan di kelurahan.
Selain itu, Bank DKI yang mencairkan juga diduga melakukan pelanggaran karena pencairan dilakukan di hari Minggu.
"Saya minta bidang hukum untuk melaporkan. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada. Saya minta setop tindakan yang melukai demokrasi," pungkasnya
ya. (dka/rmol)
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi M Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mencairkan bantuan sosial sampai berakhirnya
Redaktur & Reporter : Adil
- Pimpinan Komisi VI Pastikan Investasi Danantara Bisa Diaudit
- HUT ke-17 Gerindra, Surya Paloh Kasih Kado Berharga Buat Prabowo
- Hadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra, Sultan: Suasananya Sejuk dan Penuh Kekeluargaan
- Menantu Jokowi Jadi Kader Gerindra, Baru Menerima KTA Saat Perayaan HUT ke-17
- Agustiar Sabran Memastikan Kalteng Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
- Saleh: PAN Mendukung Pencalonan Prabowo di Pilpres 2029