UP4B Siap Dialog dengan OPM

Akibat dari rentetan kekerasan tersebut bagi para korban dan masyarakat, lanjut Sylvana antara lain munculnya trauma, menguatnya rasa takut dan tidak aman. Mereka juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. "Keyakinan masyarakat bahwa kebijakan Otsus (Otonomi Khusus) tidak berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kebanyakan orang asli Papua,"tegasnya.

Terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata belum bisa bergerak untuk melakukan audit kepada Mabes Polri dan TNI terkait aliran dana dari PT Freeport Indonesia. Sebab, menurut Ketua BPK Hadi Purnomo pihaknya belum mendapat permintaan untuk melakukan audit. "Belum ada permintaan,"ujarnya usai menghadiri pelantikan enam Hakim Agung di Mahkamah Agung kemarin.

Meski demikian, dia tidak menampik kalau Polri memang menyatakan siap diaudit. Apa itu berarti Polri menelan ludah sendiri" Dia tidak sepakat dengan hal itu. Sebab, diakuinya juga jika dirinya belum memeriksa laporan atau permintaan yang masuk ke lembaganya. "Saya baru tiba dari luar kota," imbuhnya.

Dia berjanji kalau laporan tersebut sudah masuk, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut akan segera menyelesaikannya. Sebab, dia sadar betul jika polemik aliran dana tersebut ditunggu masyarakat transparansinya. Namun, dia meminta waktu untuk mempelajari permintaan audit itu. "Akan kami kumpulkan data lengkapnya dulu," ungkapnya.