Upah Guru Honorer Tidak Layak

Selain itu, masih dikatakan Adam terbitnya surat edaran Sekjen Kemendikbud RI di bulan September 2011, No. 088209/A.C5/KP/2011 yang ditujukan kepada bupati dan walikota di seluruh Indonesia tentang penundaan pemberian tunjangan profesi, ditanggapi Adam sebagai kebijakan yang keliru. Surat edaran itu salah satunya menjelaskan tentang uang insentif guru honorer yang bersumber dari APBD.

Padahal, tandas Adam, Undang-undang mengatur jika pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah. Kendala pemerintah saat ini yaitu kekurangan guru dari PNS. Sehingga dibantu oleh GTT. Guru PNS sudah sangat sejahtera oleh honor dan intensif yang sangat cukup.

“Sedangkan GTT tidak diperhatikan kesejahteraannya. Jika seperti ini terus menerus, bisa saja GTT melakukan mogok mengajar dan dapat dipastikan guru PNS akan keteteran mengajar anak didiknya,” tandas Adam.(use)