Upaya Ambil Alih Partai Demokrat Demi Memuluskan Jalan Jokowi 3 Periode?
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago merasa mustahil tindakan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB) Sibolangit, tidak diketahui pihak Istana.
Pasalnya, Moeldoko merupakan bagian dari pemerintahan Joko Widodo, menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).
Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat juga sudah memberi sinyal jauh hari.
Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengingatkan dugaan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan paksa yang kemudian menjadi kenyataan.
"Jadi, dengan membiarkan Moeldoko bikin 'ribut' di Partai Demorat, menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini," ujar Pangi dalam keterangannya, Senin (8/3).
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, presiden perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap Moeldoko. Yakni memecat secara tidak hormat dari posisi KSP.
Perbuatan Moeldoko patut diduga telah mencoreng wajah presiden dan menambah beban Istana.
"Itu saja tidak cukup, pemerintah saya kira perlu menyakinkan publik tidak ada dualisme kepengurusan di PD. Kemudian, mengakui bahwa AHY ketua umum PD yang sah," ucapnya.
Wajar muncul kecurigaan ambil alih Partai Demokrat demi memuluskan amandemen UUD1945, sebagai jalan agar Presiden Jokowi bisa menjabat sampai tiga periode.
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan