Upaya Pemerintah Tekan Prevalensi Perokok Belum Maksimal, Industri HPTL & Ilmuwan Perlu Dilibatkan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai upaya pemerintah untuk menekan prevalensi perokok belum maksimal.
Pasalnya, prevalensi perokok di Indonesia masih belum mengalami penurunan signifikan. Saat ini, sekitar 65,7 juta penduduk Indonesia masih tercatat sebagai perokok.
Khususnya, setelah rencana untuk mengadakan aturan khusus untuk produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) masih belum terealisasi.
Padahal, produk ini telah cukup banyak diteliti dan terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah daripada rokok, sehingga bisa membantu menekan bahaya kesehatan akibat rokok.
“Regulasi yang sempat dicanangkan untuk HPTL masih mandek,” seru Satria.
Menurut Aji, saat ini pemerintah masih gamang. Pasalnya, industri tembakau merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Belum lagi, di era pandemi seperti saat ini.
“Saya pikir pemerintah berpikir dua kali untuk melakukan inovasi radikal di bidang rokok,” tutur Satria.
Pemerintah dinilai perlu mengintensifkan upaya baru untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia.
- Edukasi Penggunaan Produk Tembakau Alternatif Penting Dilakukan
- Bea Cukai Malang Ajak Satlinmas dan Masyarakat Gempur Rokok Ilegal Lewat Kegiatan Ini
- Eks Direktur WHO Sebut 3 Faktor Penghambat Turunnya Prevalensi Merokok di Indonesia
- Bea Cukai Yogyakarta Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok Ilegal Lewat Program Beringharjo
- GAPPRI Sarankan Lebih Baik Kampanye Edukasi Dibanding Pembatasan Penjualan Rokok
- Lewat Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif, Sampoerna Dukung Pertumbuhan Ekonomi