Upaya Pengentasan Kemiskinan, Mensos: Perlu Ada Kesetaraan Gender  

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dengan tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dalam perlindungan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil menargetkan individu dan keluarga miskin untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus gerak cepat merespons bencana.

“Pemerintah memiliki sistem perlindungan sosial, identifikasi dan pemilihan penerima manfaat, pembayaran serta memantau program melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam Plenary Session bertemakan Long-term Resilience in a Post-Covid World sebagai bagian dari event For Making Finance Work for Women Virtual Summit 2020, Rabu (21/10).

Mengurangi dampak sosial-ekonomi selama pandemi, Kemensos meningkatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas cakupan Program Sembako, Bantuan Presiden, serta menyalurkan Bantuan Sosial Tunai untuk 20 juta rumah tangga.

“Meningkatkan kesejahteraan sosial warga, tunjangan pra kerja, menggratiskan tagihan listrik, dana desa, bantuan tunai bersyarat, bantuan darurat dan alat pelindung diri, memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial, serta meningkatan kapasitas bagi fasilitator program,” kata Menteri Ari.

Berbagai program pemerintah menargetkan 30 juta warga miskin, kelompok miskin baru, kelompok rentan seperti lanjut usia, perempuan berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, serta pekerja informal terdampak Covid-19.

Seiring terjadinya pandemi Covid-19, permintaan lebih besar untuk perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap risiko dan kerentanan, termasuk memanfaatkan sistem pengiriman dan memperluas cakupan.

“Ada tantangan tidak hanya dari keakuratan penerima, tetapi menghindari tumpang tindih dalam pencairan bantuan sosial tersebut,” ujar Menteri Ari.