Upayakan Pembatalan Perda Pajak Tak Sampai Presiden

Dipaparkannya, hambatan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), serta hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. "Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah," paparnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, sudah melakukan evaluasi atas 13.520 Peraturan Daerah. Dari belasan ribu Perda tersebut, 824 di antaranya sudah dibatalkan. Seperti diketahui, sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka hanya Presiden yang berwenang membatalkan Perda tentang pajak dan retribusi oleh daerah, termasuk Perda tingkat kabupaten/kota.(ara/jpnn)