Urgensi Pembaruan Hukum Acara Pidana

Pada saat itu KUHAP 1981 dianggap sebagai karya agung yang menandai perubahan paradigma hukum acara pidana yang lebih mengarah pada penghormatan dan pelindungan HAM.

Dengan demikian KUHAP lahir untuk menjawab tantangan zaman modern yang lebih terbuka dan modern.

Sebelum lahirnya KUHAP, Indonesia mengenal sebuah instrumen hukum yang mencerminkan zaman kolonial (HIR).

Pada saat itu, masyarakat ingin melakukan pembaharuan terhadap HIR dan ketentuan lainnya, tetapi tentu tidak mudah karena mengikuti perkembangan UU dan dinamika sosial masyarakat yang telah mendapat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, migrasi, dan lain sebagainya.

Meski begitu pada prakteknya KUHAP 1981 ini dirasa sudah tidak lagi dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengarusutamakan pelindungan HAM atau hak konstitusional warga negara. Filosofi modern seperti keadilan restoratif tentu akan memberikan nuansa baru dalam hukum pidana.Dalam RUU KUHAP terdapat beberapa hal krusial yang menjadi perubahan dan akan menjadi bahan untuk dikaji lebih jauh antara lain:

1. Penyesuaian dengan perkembangan hukum di masyarakat. Berlakunya UU KUHP (berlaku di tahun 2026) dan peraturan perundang-undangan lain terkait seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, atau undang-undang terkait lainnya; melahirkan berbagai perkembangan dalam asas dan filosofi.

Penyesuaian ini juga dilakukan terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Anti Kekerasan, Hak Politik dan Sosial (ICCPR), Anti Korupsi (UNCAC), atau berbagai prinsip hukum umum yang telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. 

2. Modernisasi Acara Pidana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perkembangan dalam membuat sistem yang lebih cepat, mudah, dan terukur. Modernisasi juga dilakukan terhadap filosofi hukum modern yang lebih mengutamakamn pelindungan HAM dan kepatuhan terhadap prosedur atau peraturan perundang-undangan dan hukum (Due process of law).