Urung Hujani Mas Menteri dengan Tanya, Legislator Komisi Pendidikan Kecele tetapi Lega
jpnn.com, JAKARTA - Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (27/8) membuat para wakil rakyat kecele sekaligus lega.
Sebab, Mas Menteri -panggilan beken Nadiem- seperti sudah menyiapkan jawaban-jawaban konkret untuk pertanyaan yang sedianya ditanyakan pada legislator, terutama mengenai masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ), merek dagang Merdeka Belajar, guru honorer, tunjangan profesi, serta program organisasi penggerak (POP).
Untuk masalah PJJ, Nadiem menyebut Kemendikbud sudah menyiapkan kurikulum darurat, memberikan subsidi kuota untuk guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.Selanjutnya mengenai masalah merek Merdeka Belajar yang kini sudah jadi milik Kemendikbud.
Ada juga tambahan tunjangan profesi guru, tenaga kependidikan, dosen, guru besar. Adapun mengenai POP yang menjadi polemik karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menarik diri, pelaksanaannya ditunda sampai tahun depan.
"Waduh kami kecele ini. Peluru yang sudah disiapkan tidak jadi ditembakkan karena semua solusi sudah disiapkan Mendikbud," kata anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat dalam raker tersebut.
Politikus Golkar di Komisi Pendidikan DPR itu mengatakan, berbagai bahan pertanyaan yang dia kumpulkan saat kunjungan kerja di daerah ternyata sudah terjawab dalam paparan Nadiem. Misalnya, mengenai subsidi kuota bagi siswa dan guru.
Pada kesempatan sama anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (FPPP) Illiza Sa'aduddin Djamal mengaku merasa lega dengan paparan Menteri Nadiem. Sebab, menteri kelahiran 4 Juli 1984 di Singapura itu sudah menjawab semua kekhawatiran orang tua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.
"Saya hanya bisa bilang terima kasih, Mas Menteri. Sebelum ditanya Mas Menteri sudah menjelaskan dengan berbagai solusinya," ucapnya.
Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan kecele karena urung mencecar Mendikbud Nadiem Makarim.
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli