Urus Akte di Pengadilan, Selain Berbelit Biayanya Juga Tinggi
Sabtu, 28 Januari 2012 – 21:49 WIB

Urus Akte di Pengadilan, Selain Berbelit Biayanya Juga Tinggi
Lain lagi dengan Rusdi (58), warga Jl Perintis Kemerdekaan Purwokerto. Dia mengaku dipasrahi untuk mengurus persyaratan akte kelahiran yang terlambat. "Yang bersangkutan akan menikah dan untuk mendaftar nikah harus punya akte kelahiran," katanya. "Karena dia belum punya maka baru sekarang saya uruskan," imbuh dia.
Baca Juga:
Sejumlah warga lainnya yang ditemui saat mengurus akte lahir di Pengadilan Negeri Purwokerto menuturkan, untuk mengurus syarat dari bawah sebagai persyaratan saat mendaftar di pengadilan minimal memakan waktu satu minggu. Mereka harus mengurus mulai dari desa/kelurahan sampai ke bidan atau rumah sakit bersalin. Termasuk ke instansi lain seperti kantor pos untuk meminta stempel cap pos di atas materai persyaratan.
Di bagian lain, Kebijakan ini mengacu pada ketentuan UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Syarat penetapan pengadilan tersebut efektif diberlakukan mulai Januari 2012 ini. Dindukcapil akan menolak permohonan warga jika tidak menyertakan persyaratan penetapan dari hakim pengadilan.
Humas Pengadilan Negeri Purwokerto Budi Setiawan mengatakan, biaya resmi mengurus akte lahir di pengadilan hanya Rp 250 ribu. Biaya itu sudah termasuk salinan penetapan akte kelahiran. K"alau diluar ada yang menyebut sampai Rp 600 ribu itu diluar kewenangan kita. Bisa saja mereka mengunakan jasa calo," katanya. Dia menabahkan, Hakim dan panitera sudah dibayar oleh negara dan sidangnya juga tidak perlu didampingi pengacara.
PURWOKERTO - Kebijakan mengurus akte kelahiran di Pengadilan ternyata membuat warga harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Untuk biaya sidang saja,
BERITA TERKAIT
- Dituduh Menelantarkan Anak & Istri, Bambang Wuragil Merespons Begini
- Mbak Ita & Suami Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap Proyek di Semarang
- Iskandar Ditangkap Polisi di Ogan Ilir, Ini Kasusnya
- Kawasan Hutan Lindung TNTN Terbakar, Diduga Akibat Pembukaan Lahan Ilegal
- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung Terkendala Lahan
- Hari Kartini, Pramono Gratiskan Pengurusan SIM untuk ASN dan Wartawan Perempuan