Urus Dana Rp900 Miliar Rebutan jadi Ketua

jpnn.com - JAKARTA - Kabar tak sedap mencuat di balik upaya Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba dalam mempersiapkan diri mendapat jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Ketidakkompakan ini menjadi penyebab pemda tidak bisa berpikir cerdas untuk mendapatkan dana sekitar Rp3 triliun agar dapat menggaet jatah saham maksimal sebesar 30 persen. Sebenarnya sudah ada dana Rp900 miliar yang sudah jelas menjadi jatah pemda yang sampai saat ini masih mengendap di pusat.

Dana tersebut merupakan dana annual fee dan dana lingkungan milik Pemda dari keberadaan Inalum yang selama dua tahun terakhir tertahan di pemerintah pusat. Rinciannya, Rp 800 miliar merupakan dana lingkungan dan sekitar Rp 100 miliar dana annual fee.

Menurut pakar pengelolaan keuangan daerah, Fermin Silaban, mestinya pemda langsung melobi ke pusat agar dana Rp900 miliar itu dikonversi menjadi saham Inalum. Lantas kekurangannya yang sekitar Rp2,1 triliun, bisa ditanggung Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota.

"Sayangnya, dana Rp900 miliar tak cair-cair karena pemda tak kompak. Mereka rebutan menjadi ketuanya. Saya tahu itu," ujar Fermin Silaban kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (9/11).

Birokrat yang mengaku sering berdikusi dengan Bisuk Siahaan karena satu gereja dengan tokoh pendiri PT Inalum itu, menilai, jika untuk mengurus haknya Rp900 miliar itu saja tidak bisa, maka untuk urusan dana yang lebih besar, yakni menyiapkan dana untuk share saham Inalum, pemda akan mengalami kesulitan.

Jika kompak, Pemprov Sumut dan 10 pemda di sekitar Danau Toba bisa rame-rame menekan pusat, langsung minta uang itu dikonversi menjadi saham Inalum. Bagaimana dengan kekurangannya Rp2,1 triliun?

"Ah, itu ringan jika ditanggung pemprov dan 10 kabupaten/kota itu. Tinggal soal kemauan dan kemampuan memenej anggaran saja. Bikin anggaran yang bener, yang tidak penting-penting dipending dulu, fokuskan untuk membeli saham Inalum. Karena Inalum ini menjanjikan sekali, nantinya pemda bisa mendapatkan deviden yang lumayan, yang bisa untuk biaya pembangunan di daerah masing-masing," ujar Fermin.