Urus Terorisme Diserahkan ke Polisi

JAKARTA - Pemerintah tetap akan menempatkan Polisi di barisan terdepan dalam memerangi terorisme. Sekalipun  saat ini muncul desakan agar TNI turun tangan untuk ikut menangani masalah terorisme. Bahkan, TNI AD sudah menyiagakan desk anti teror di masing-masing kodam di seluruh Indonesia. "Pemerintah masih mengutamakan polisi,'' kata Menteri Perthanan Juwono Sudarsono dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Kamis (6/8).

Langkah ini, lanjut Menhan, untuk menghindari kebijakan tumpang tindih antara polisi dan TNI AD." Jadi, penanganan terorisme akan diserahkan sepenuhnya kepada polisi, kemudian ke Kejaksaan dan Kehakiman. Dimana ketiganya sebagai Tritunggal penegakan hukum.'' Meski demikian, peran TNI tetap tidak ditinggalkan. "Fungsinya, TNI akan mengawal atau membantu upaya penanganan terorisme dengan kekuatan yang dimiliki TNI. Kekuatan TNI bisa digunakan setiap saat, kapan mereka dibutuhkan.''

Mengenai koordinasi menangani terorisme, kata Menhan, saat ini Kantor Menko Polhukam juga sedang menggodok upaya penanganan teroris lintas instansi. Saat ini juga sudah ada Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, katanya.Kepolisian, katanya, juga sudah melakukan komunikasi dengan TNI untuk menangani masalah terorisme.

Sebelumnya (22/7), Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menyatakan, pihaknya siap memerangi terorisme, dengan menyiagakan desk antiteror di masing-masing kodam di seluruh wilayah RI."Kami siap memerangi terorisme sesuai kewenangan yang dimiliki TNI, berdasar keputusan Presiden pada 2005 agar TNI membantu Polri memerangi terorisme," katanya.