Urusan Hutan Ribet, DPR Segera Panggil Para Bupati

JAKARTA-Permasalahan status kawasan hutan menyangkut tata ruang di beberapa daerah di Indonesia masih menjadi pembicaraan hangat. Bahkan terkait hal tersebut, Komisi IV DPR RI bakal memanggil beberapa kepala daerah untuk diminta memberikan penjelasan mengenai status kawasan hutan di daerahnya masing-masing. Pemanggilan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada masa sidang setelah masa reses hingga pertengahan Agustus nanti.

“Bukan apa-apa, pemanggilan kita lakukan untuk mengetahui laporan langsung khususnya dari bupati mengenai berapa luas kawasan hutan yang ada di daerahnya. Kalau beberapa gubernur sudah kita panggil dan kita tidak ingin ada celah, ini menyangkut sinkronisasi antara gubernur dengan bupatinya,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah Tamliha di Jakarta, Jumat (22/7).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menambahkan, setidaknya ada tiga provinsi yang saat ini memiliki permasalahan data kawasan hutan yang cukup pelik. Ketiganya adalah Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

“Data kawasan hutan tiga provinsi itu belum dapat persetujuan pada masa sidang IV karena permasalahannya cukup pelik. Makanya beberapa bupati di daerah tersebut akan dipanggil pada masa sidang berikutnya,” ujarnya.