Urusan Mangrove pun Pakai Utang Luar Negeri, Masinton Sentil DJPPR Kemenkeu, Jleb
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi?? XI DPR RI Masinton Pasaribu tampak meradang ketika pejabat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu melaporkan data pagu indikatif Tahun 2024, soal rencana pinjaman luar negeri kementerian/lembaga saat rapat dengar pendapat (RDP) di parlemen.
Salah satu yang disorot Masinton adalah tentang pinjaman luar negeri untuk program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dengan lander World Bank senilai USD 146 juta.
"Umpana ini nih, pak. Mangrove for Coastal Resilience, yang dari World Bank, masa mengurusi mangrove saja pakai pinjaman luar negeri," ujar Masinton dengan nada tegas, dikutip dari channel Komisi XI DPR RI di YouTube, Jumat (16/6).
Legislator PDI Perjuangan itu lantas meminta pejabat DJPPR Kemenkeu yang hadir untuk membaca kembali paparan yang mereka sampaikan di forum tersebut.
Menurut Masinton, pinjaman luar negeri untuk urusan mangrove itu hal yang lucu dan terkesan pemerintahan ini senang meminjam.
"D?ilihat rakyat ini kita lucu, apa kita (negara) senang ?me?minjam. Apa bapak-bapak di DJPPR memang agen pinjaman luar negeri untuk Indonesia? Ini kan kami perlu jelas," ucapnya.
Masinton pun meminta penjelasan soal posisi DPR dalam konteks pinjaman luar negeri tersebut. Sebab, uangnya tidak sedikit.
"Ini menyangkut duit rakyat, lho pak. Bapak-bapak jangan m?eminjam terus, yang bayarin rakyat, dan kemudian programnya pun, masa urusan mangrove saja kita sampai utang luar negeri. Coba, yang masuk akal saja," tuturnya.
Anggota Komisi?? XI DPR RI Masinton Pasaribu tampak meradang saat menyoroti rencana utang luar negeri untuk program mangrove yang paparkan DJPPR Kemenkeu.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Kemenkeu Buka Suara, Soal Transaksi Uang Elektronik dan Qris Kena PPN 12 Persen
- Selamat, Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan di Hakordia 2024
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal