Urusan Perbatasan Butuh Kementrian Khusus

JAKARTA--Penanganan wilayah perbatasan oleh Pemerintah Indonesia hingga kini dinilai masih setengah hati. Akibatnya, tidak saja wilayahnya yang miskin infrastruktur, namun masyarakatnya juga mayoritas hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan satu kementerian yang secara khusus menangani masalah perbatasan ini.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Depan Negara RI,” yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).

“Sudah 69 tahun kita merdeka, tapi kita lihat kondisi wilayah perbatasan kita masih sangat memprihatinkan. Sangat kontras dengan wilayah perbatasan negara-negara tetangga,” ungkap Rusli.

Rusli menyebut bahwa secara umum, masalah yang terjadi di wilayah perbatasan RI adalah minimnya infrastruktur, sehingga tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makanya, tidak heran bila sering terdengar terjadi kasus eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga.