Urusan UMKM Disusupi Pencitraan

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak akan mengalami perubahan mendasar jika cara-cara penanganannya tidak dengan sebuah komitmen dan visi yang jelas. Siapa pun dan partai mana pun yang memerintah, sepanjang UMKM dipahami sebagai kerja rutinitas dan disusupi untuk urusan pencitraan, jangan harap UMKM akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

"UMKM diurus tanpa komitmen dan visi. Pemerintah kita lihat hanya sebatas melakukan tanggungjawab rutinitas," kata Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Hary Tanoesoedibjo, dalam rillisnya usai bertemu dengan kader Partai Nasdem Propinsi Bali, di Sanur Bali, Kamis (24/5).

Menurut Hary ada dua masalah krusial yakni akses sumber-sumber permodalan dan suku bunga yang tidak rasional diberlakukan kepada UMKM. "Dua hal pokok ini menjadi masalah klasik yang dihadapi pelaku UMKM dan hingga kini belum ada jalan keluarnya."

Jaminan dari APBN yang disishkan untuk UMKM yang mengakses sumber-sumber permodalan, lanjutnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya. "Pihak perbankan sepertinya kurang prudensial terhadap jaminan APBN dan lebih berkosentrasi terhadap agunan yang diajukan UMKM kalau kreditnya disetujui," ujar Hary.