Usaha Karaoke di DKI Jakarta Kembali Dizinkan Beroperasi, Ini Syaratnya
2. Melampirkan identitas pemohon atau penanggung jawab. Jika pemohon WNI, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (fotokopi).
Lalu, untuk WNA, melampirkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa/Paspor (Fotokopi).
3. Melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku.
4. Melampirkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kondisi dan kapasitas tempat usaha (kapasitas pengunjung akan ditentukan pada saat review dan menyesuaikan kondisi kapasitas ruangan).
5. Mempersiapkan pembentukan Tim Satgas Covid-19 internal pada tempat usaha.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PPKM berbasis mikro.
Berdasarkan Kepgub DKI Jakarta Nomor 213 tahun 2021, masa perpanjangan PPKM mikro berlaku 9-22 Maret 2021.(cr1/jpnn)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah kembali mengizinkan tempat usaha karaoke di Ibu Kota beroperasi, simak informasinya.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Zen Karaoke & Lounge Thamrin, Hadirkan Sarana Hiburan Terlengkap
- THM Hawaii Bantah Terlibat Kematian IA, Sebut Korban Datang Sudah dalam Keadaan Mabuk