Usai Ketemu Jokowi, Sikap MPR RI Berubah, Ada Apa ?

jpnn.com - JAKARTA – Sidang  Tahunan MPR RI untuk peringatan 17 Agustus agak  berbeda dengan sebelumnya. Untuk tahun i ni  disepakati tak ada laporan pimpinan lembaga tinggi negara.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sidang tahunan MPR RI yang semula akan digelar selama tiga hari, mulai 14 - 16 Agustus 2015 dan Presiden RI serta ketujuh pimpinan lembaga negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY) akan memberikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir ini, berubah menjadi Sidang Paripurna MPR dan dilangsungkan hanya pada 14 Agustus 2015.

"Setelah kami pimpinan MPR, DPR dan DPD serta empat pimpinan lembaga negara lainnya rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, akhirnya Sidang Tahunan MPR RI hanya akan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden saja," kata Zulkifli Hassan, di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/8).

Laporan kinerja ketujuh lembaga tinggi negara termasuk MPR lanjut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, cukup diwakili dalam Pidato Presiden RI saja.

Meski terjadi perubahan agenda acara, MPR ujar Zulkifli Hasan, tetap bertekad untuk menyukseskan agenda tahunan kebangsaan tersebut. "Semua laporan pimpinan lembaga-lembaga Negara yang jadi satu-kesatuan dalam Pidato Kenegaraan Presiden akan dibukukan dan disebarluaskan agar diketahui rakyat," ujarnya.

Selaku Ketua MPR, besan Amien Rais ini juga mengungkap substansi dari laporannya nanti. "Kita akan bicara mengenai fungsi MPR, dan sistem ketatanegaraan. Apakah ini sudah bagus seperti ini, ataukah ada penyempurnaan, apakah kita presidensil, apakah presidensil semi parlementer," jelasnya.

Selain itu lanjutnya, mengenai otonomi daerah. “Kita akan ada kajian lebih lanjut. Bagaimanapun di seluruh dunia sistem ketatanegaraan ada penyempurnaan-penyempurnaan," imbuhnya.(fas/jpnn)