Usai Pilpres, BUMN Harus Diaudit

JAKARTA--Selain mengungkapkan tentang berbagai pelanggaran pemilu dalam pemilihan presiden (pilpres),  pengamat politik George Aditjondro juga menduga bahwa uang rakyat banyak mengalir dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan capres. Dia memberi contoh, adanya 9 pejabat BUMN yang sempat masuk timses pasangan SBY-Boediono. Belakangan setelah mendapat sorotan publik, Hatta Rajassa sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, telah mencoret nama 9 pejabat BUMN itu dari daftar timses.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah pasca pemecatan pejabat BUMN aliran dana kampanye juga di stop? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Dan semua pelanggaran tersebut yang semestinya menjadi sorotan,” kata George kepada sejumlah wartawan dalam media talk show 'Kecurangan Pilpres 2009' di gedung Intiland Jl. Jenderal Sudirman Rabu (15/7).

Aliran dana tersebut tentu dikategorikan sebagai dana kampanye siluman. Menuurtnya, dana tersebut merupakan uang rakyat. Dia menyarankan perlunya untuk membentuk sebuah komite audit investigasi independen yang bertugas mengaudit dana kampanye siluman tersebut. 

George juga mengakui bahwa demokratisasi di Indonesia masih perlu pembelajaran yang lebih baik lagi. Buktinya rakyat Indonesia masih saja mendapat pelajaran demokrasi yang kurang sehat. Di mana faktanya, rakyat Indonesia akhirnya terbiasa menerima uang sebagai konsekuensi untuk memilih salah satu figur. (ica/JPNN)