Usai Pilpres, KPU Disarankan Mundur

JAKARTA - Hidayat Nur Wahid gemas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan daftar pemilih tetap (DPT) pilpres. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mendesak jajaran KPU mengundurkan diri setelah pelantikan presiden terpilih nanti."(KPU) tidak bisa menyelenggarakan pemilu dengan cara terhormat dibandingkan dengan periode lalu. Mereka bisa secara legawa menyatakan mundur," kata Hidayat setelah mencontreng di tempat pemungutan suara (TPS) 1 kompleks rumah dinas di Perumahan Widya Chandra, Jakarta, kemarin.

   

Tapi, lanjutnya, pengunduran diri tersebut tak dapat sekadar mundur. KPU harus mempertanggungjawabkan semua kinerjanya terlebih dahulu. Bahkan, Hidayat meminta harus ada koreksi tegas terhadap lembaga pimpinan Abdul Hafiz Anshary itu. "Padahal, sejak awal pemilihan legislatif, saya sudah mengingatkan agar KPU bergerak profesional dan sedini mungkin membenahi DPT," ungkap suami Diana Abbas Thalib tersebut. Menurut Hidayat, masyarakat akan menghargai sikap legawa jajaran KPU seandainya bersedia mundur sebagai pertanggungjawabannya, seusai pelantikan presiden terpilih. "Akan ada apresiasi dari masyarakat," ujarnya.

   

Bukan hanya Hidayat, Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah juga mengeluhkan kinerja KPU yang tak pernah memuaskan itu. "KPU tidak profesional," tegasnya setelah memilih di TPS yang sama dengan Hidayat.DPT memang masih bermasalah. Di TPS tempat sejumlah menteri dan pejabat negara menggunakan hak pilih itu kemarin ditemukan nama ganda. Antara lain, nama Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman. Satu nama tertulis Kusmayanto Kadiman, satunya lagi Ir Kusmayanto Kadiman. Selain itu, nama Yusril Ihza Mahendra pun masih tercatat dalam DPT di TPS tersebut. Padahal, dia sudah tak lagi menjabat dan tidak tinggal di rumah dinas. (aga/agm)