USD Dorong Akademisi Berperan Aktif dalam Dinamika Politik Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Sanata Dharma (USD) mendorong perguruan tinggi dan akademisi ikut berperan dalam dinamika politik Indonesia.
Dorongan tersebut terungkap dalam seminar ilmiah dosen dengan tema 'Peran Perguruan Tinggi dan Akademisi dalam Dinamika Politik Indonesia Kini' baru-baru ini.
Seminar yang dimoderatori Paulus Sarwoto, Ph. D. (Magister Kajian Bahasa Inggris), ini mengundang tiga narasumber, yakni Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si (Sosiolog dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Pengabdian Masyarakat UGM), Dr. Johannes Haryatmoko, SJ (Dosen Magister Filsafat Keilahian USD), dan Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR R1 2019-2024)
Rektor Universitas Sanata Dharma Albertus Bagus Laksana, SJ, SS, Ph.D, mengungkapkan kegiatan ini menjadi rangkaian acara Dies Natalis ke-68 USD sekaligus bentuk keprihatinan kampus dan akademisi terhadap dinamika politik yang berkembang.
Dia menilai dinamika politik dalam kaitannya dengan pemilu akhir-akhir ini menunjukkan pelbagai macam kejutan seperti arah politik yang diarahkan ke kepentingan yang sangat sempit dan kepentingan keluarga dengan memakai jalur-jalur fundamental konstitusional.
"Semoga seminar ini bisa menjadi media untuk ikut berwacana di simpang jalan kritis demi menentukan bangsa ini ke depannya, menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkap Romo Bagus dalam pernyataannya dikutip Kamis (21/12).
Pada kesempatan sama, Arie Sudjito mengatakan peran kampus adalah sebagai institusi penggerak dan pengawal demokrasi, menuntut perguruan tinggi merumuskan masalah bersama.
Kolaborasi penelitian dan publikasi akademis lintas-perguruan tinggi, membangkitkan kedaulatan produksi pengetahuan dalam negeri dan membangun mazhab kritis bersama, memperkuat publikasi dalam negeri bertaraf internasional, tidak semata melayani publikasi internasional di negara lain.
Universitas Sanata Dharma (USD) dorong akademisi berperan aktif dalam dinamika politik Indonesia
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Akademisi Tegaskan Tuduhan OCCRP terhadap Jokowi Perlu Dibuktikan dengan Data Akurat
- Sukses Pemilu dan Pilkada: Apresiasi Model Keamanan Politik Berkelanjutan di 2025
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia