Ustaz Jazuli Ingin DPR Pertemukan Panglima TNI dan Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR Jazuli Juwaini mengusulkan Komisi I dan Komisi III DPR menggelar rapat gabungan guna membahas persoalan 280 pucuk senjata stand alone grenade launcher (SAGL) beserta 5.932 amunisinya pesanan Polri yang kini masih tertahan di areal kargo Bandara Soekarno-Hatta. Senjata yang akan dipergunakan Brimob itu belum bisa keluar dari areal kargo karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

“Nanti kami mengusulkan, kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dan III DPR. Syukur-syukur itu bisa terlaksana,” kata Jazuli yang juga anggota Komisi I DPR ini di gedung parlemen,  Jakarta, Senin (2/10).
 
Jika rapat gabungan itu tidak terlaksana, kata Jazuli, paling tidak Komisi I DPR bisa segera mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacucu. “Mudah-mudahan ini bisa terlaksana,”  ujar Jazuli.
 
Dia menegaskan, wajar saja jika publik menjadi bingung gara-gara senjata buatan Bulgaria yang dipesan Polri itu. Sebab, keterangan antara pimpinan satu lembaga dengan lainnya berbeda-beda.

Karena itu, kata Jazuli, harus ada klarifikasi detail supaya publik tidak bingung. “Makanya ini perlu diluruskan,” tegas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Jazuli itu.
 
Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengharapkan persoalan senjata api yang sangat sensitif tidak sampai menimbulkan polemik diUstaz Jazul tengah masyarakat. Karena itu, Taufik sangat setuju jika Komisi I DPR mengundang Panglima Gatot dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dia menegaskan, rapat bisa saja digelar tertutup karena persoalan sensitif tidak perlu menjadi konsumsi publik. Meski demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya menyamakan persepsi dengan TNI.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah melalui Menkopolhukam (Wiranto, red) untuk menyamakan persepsi TNI dan Polri karena apa pun keduanya ini abdi negara dan masyarakat. Kedua-duanya menggunakan APBN yang dibahas bersama-sama dengan DPR,” katanya.(boy/jpnn)