Usul Beli Pesawat Khusus Haji
Kamis, 06 Mei 2010 – 03:22 WIB
JAKARTA - Berbagai masukan terus disampaikan kepada pemerintah agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan serendah mungkin. Forum Reformasi Haji (For Haji) mengusulkan pemerintah mengondisikan membeli pesawat khusus angkutan haji. Alasan yang mendasari pembelian pesawat itu karena selama ini komponen terbesar BPIH ada pada biaya penerbangan. "Karena itulah, harga satuan tiket pesawat haji yang diajukan dalam komponen BPIH lebih tinggi dari harga tiket umum untuk memenuhi sewa dan biaya lain," ujar Ade. Dengan kapasitas dana antrean haji senilai Rp 22 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) yang kini menyentuh angka Rp 1,6 triliun, maka pembelian armada pesawat Haji itu sangat mungkin dilakukan. Harga pesawat jenis Boeing 747-400 berkapasitas 600 kursi saat ini memang ada pada kisaran Rp 2,3 triliun. Dan harga itu masih sangat rasional untuk terbeli dari bunga simpanan jamaah haji atau bahkan dari pengelolaan dana haji.
"Dan hal itu sangat mungkin mengingat besarnya perputaran dana yang ada pada penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ketua Forhaji, Ade Marfuddin ketika ditemui di Jakarta kemarin (5/5).
Baca Juga:
Ade mengungkapkan, selama ini untuk memenuhi ketersediaan pesawat angkutan haji Garuda Indonesia selalu menyewa armada. Pada tahun 2009 silam, untuk menerbangkan 109.000 jamaah haji Indonesia musim haji maskapai pelat merah itu mengoperasikan 15 pesawat untuk 10 embarkasi. Pesawat yang digunakan ada yang Boeing 747, 767 dan Air Bus 330. Pesawat pesawat itu relatif usianya muda. Dari 15 pesawat berbadan lebar yang dioperasikan Garuda, sebanyak 13 buah diantaranya merupakan pesawat sewa. Sedangkan yang 2 buah lagi merupakan pesawat Garuda Indonesia sendiri.
Baca Juga:
JAKARTA - Berbagai masukan terus disampaikan kepada pemerintah agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan serendah mungkin. Forum
BERITA TERKAIT
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya