Usul, Dana Parpol Dianggarkan APBN

Pengamat politik anggaran Ramson Siagian mengatakan, praktik mafiasi anggaran tidak bisa menutup mata karena memang juga dimotivasi oleh masih belum adanya keberpihakan yang nyata anggaran terhadap partai politik sebagai penyangga utama demokrasi.

“Saya kira pos anggaran politik di APBN pantas untuk diadakan. Ini agar tidak memaksa parpol menyiasasti APBN sebagai sumber utama keuangan partai,” terangnya.

Sedikit berbeda, Wakil Ketua  Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, mafia anggaran tidak hanya ada di satu tempat saja, yakni di parlemen. Kalau ada di parlemen itu menurutnya juga tidak berdiri sendiri. Semua saling berkaitan. “Tidak mungkin hanya ada di legislatif saja apabila tidak ada respon dari eksekutif sendiri,” paparnya. (did)