Usul Fahri Hamzah, Ibu Kota Negara Pindah ke Kepulauan Seribu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak memindahkan ibu kota negara atau pusat pemerintah ke luar Pulau Jawa. Lokasi strategis yang diusulkan politikus PKS itu justru berada di utara Jakarta.
Hal ini disampaikan Fahri usai berbuka bersama dengan Jokowi dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, di Istana Negara, Jakarta pada Senin (6/5). Dalam forum itu, Presiden ketujuh RI itu menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara.
"Saya terus terang ya kalau pemerintah serius, ini pemerintah serius ya. Tadi saya ngomong juga sama menteri Bappenas, pakailah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Kepulauan Seribu," ucap Fahri.
Salah seorang pendiri Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia) itu menyatakan bahwa lokasi itu lebih masuk akal karena bangsa ini ingin mendalami konsep negara maritim. Sehingga daerah kepulauan paling pas untuk kosep ibu kota negara.
BACA JUGA: Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPU, Simak Kalimatnya
"Enggak perlu disebutnya pindah, kayak Malaysia saja, ada Putra Jaya sebagai kantor pemerintahan baru, apalagi di Teluk Jakarta itu kan ada tanah reklamasi yang statusnya mengambang kan," tuturnya.
Legislator asal NTB iru meminta pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu juga diselesaikan pemerintah, kemudian dijadikan bagian pengembangan wilayah baru di pesisir.
BACA JUGA: Penasaran Tanggal Berapa THR PNS, TNI / Polri Cair?
Fahri Hamzah usul agar ibu kota negara dipindah ke Kepulauan Seribu, dengan sejumlah alasannya.
- Cuaca Buruk, Dishub DKI Menyetop Sementara Angkutan Perairan ke Kepulauan Seribu
- Cuaca Buruk, Dishub DKI Hentikan Angkutan ke Kepulauan Seribu
- Cuaca Buruk, UPAP Larang Pelayaran Kapal Cepat ke Kepulauan Seribu
- Cegah Serangan Fajar, Bawaslu Kepulauan Seribu Sita Paket Sembako di Masa Tenang
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 25 November 2024, Hujan Merata
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat