Usul HPP Gula Rp 11.756 Per Kg
jpnn.com - SURABAYA - Biaya produksi yang tinggi membuat petani tebu resah. Untuk itu, mereka melalui Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan besaran harga patokan petani (HPP) pada musim giling tahun ini Rp 11.756 per kg.
Sekjen APTRI M. Nur Khabsyin menyampaikan bahwa usulan besaran HPP tersebut menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Menurut kalkulasi mereka, biaya pokok produksi (BPP) pada tahun ini Rp 10.696 per kg.
''Kenaikan tersebut juga memperhitungkan biaya-biaya yang juga naik. Biaya garap yang harus ditanggung petani, antara lain, penggunaan lahan, traktor, bibit, dan pupuk. Kemudian, ditambah biaya lain seperti tanam, klentek, irigasi, hingga tebang dan angkut,'' urainya kemarin (10/4).
Nah, berdasar BPP tersebut, petani menghitung keuntungan 10 persen sehingga besaran HPP yang diusulkan Rp 11.756 per kg. Sementara itu, pada tahun lalu, pihaknya mengusulkan HPP Rp 10.644 per kg. Kalau dibandingkan dengan usulan tahun ini, HPP naik sekitar 10 persen.
Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia Adig Suwandi menyatakan, tahun lalu besaran BPP Rp 8.791 per kg. Diperkirakan, BPP pada tahun ini sekitar Rp 8.860 per kg. ''Angka perkiraan BPP Rp 8.860 per kg berdasar produktivitas tebu yang sebesar 71 ton per hektare dengan rendemen 7,64 persen. Sejauh ini belum ada usulan resmi terkait besaran tersebut,'' ujar dia. (res/c19/agm)
SURABAYA - Biaya produksi yang tinggi membuat petani tebu resah. Untuk itu, mereka melalui Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Gandeng Pengusaha Lokal, Tangkas Motor Listrik Ekspansi ke Jawa Timur
- Majoo Expert Solusi Nyata untuk Para Pelaku Usaha di Indonesia
- BNI Culture Fest 2024: Transformasi Dalam Membangun Budaya Kerja & Kinerja
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital