Usul Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan

jpnn.com - TANJUNG SELOR – Perjuangan ratusan masyarakat Kabupaten Nunukan yang menginginkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) berlanjut ke ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (14/4).

Diawali dengan menemui Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Didampingi Kabag Pemerintahan Setkab Nunukan Muhammad Effendi, mereka menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (KBDP). Kemudian, mereka menyampaikan usulan serupa ke gedung DPRD Kaltara.

Hasilnya, baik pemerintah provinsi maupun anggota DPRD Kaltara sepakat dengan usulan tersebut. Namun terkait surat rekomendasi persetujuan pembentukan DOB tersebut untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, akan terbit setelah dibahas bersama Badan Musyawarah DPRD Kaltara.

“Sejatinya kami mendukung dan memberikan apresiasi penuh atas pembentukan kabupaten baru di Nunukan ini. Namun apakah nanti disetujui atau tidak, tunggu hasil rapat bersama Pemprov Kaltara,” kata Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon usai hearing dengan ratusan warga tersebut.

Menurut Marthen, KBDP memang layak menjadi DOB. Sebab, sejauh ini daerah tersebut masih dari kendali pemerintahan Nunukan.

“Mudah-mudahan setelah terbentuk nanti menjadi DOB, daerah itu menjadi baik sesuai yang diharapkan,” harapnya.

Senada juga disampaikan Penjabat Gubernur Irianto Lambrie. Enam kecamatan yang akan tergabung dalam KBDP memiliki lokasi yang strategis bagi NKRI. Sebab daerah yang dihuni penduduk sebanyak 57.513 jiwa itu berada persis di garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jumlah penduduk di enam kecamatan meliputi Sebuku, Tulin Onsoi, Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung dan Sembakung Atulai lebih banyak dibanding saat Kabupaten Tana Tidung dibentuk empat tahun lalu.