Usul Pemekaran Tak Terkendali, SBY Merasa Ngeri
Kamis, 23 Juni 2011 – 18:58 WIB

Usul Pemekaran Tak Terkendali, SBY Merasa Ngeri
JAKARTA — Pemerintah mulai mengkhawatirkan banyaknya usulan pemekaran daerah. Sebab dari evaluasi atas daerah pemekaran, ternyata sebagian besar gagal mencapai taraf kesejahteraan sesuai tujuan UU otonomi daerah.
Permasalahan ini dibicarakan secara khusus dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR RI di Istana Negara, Kamis (23/6). Usai pertemuan, SBY mengatakan bahwa pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemekaran. Selain itu, seleksi ketat dan persyaratan calon daerah pemekaran harus melalui tahap evaluasi sebelum dijadikan daerah otonomi tersendiri.
Baca Juga:
"Hingga hari ini saja kita sudah terima 178 usulan baru. Ada 33 provinsi lagi, sisanya Kabupaten/Kota. Ini masalah yang sangat serius. Kalau gegabah akan meninggalkan persoalan besar dan kita tidak boleh meninggalkan bom waktu," tegas SBY.
Untuk usulan pemekaran daerah, kata SBY, tetap harus menunggu grand design yang saat ini sedang disusun pemerintah. Yang termuat dalam grand design ini nantinya bukan hanya pemekaran, namun juga ketentuan untuk menggabungkan kembali daerah yang dinilai gagal.
JAKARTA — Pemerintah mulai mengkhawatirkan banyaknya usulan pemekaran daerah. Sebab dari evaluasi atas daerah pemekaran, ternyata sebagian
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Digitalisasi, KPK Periksa Syarif Ali Idrus
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi