Usul Penggunaan RON 92 Dicurigai Skenario Masuknya Mafia Baru
jpnn.com - JAKARTA - Penghilangan bahan bakar minyak (BBM) berjenis Premium (Ron 88) dan diganti dengan BBM Ron 92 sebagaimana rekomendasi tim reformasi tata kelola migas (TRTKM), dicurigai skenario pergantian importir yang menjual BBM ke Pertamina.
"Saya menduga ini merupakan skenario importir lama diganti dengan mafia baru. Pergantian mafia dalam kepengurusan energi merupakan bentuk oligarki kekuasaan," ujar pengamat dari Asosiasi Ekonomi Poltik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, Selasa (21/4).
Menurut Daeng, kecurigaannya didasari sejumlah fakta. Antara lain, bahwa usulan baru hadir di saat Pertamina berencana mengganti Premium dengan Pertalite yang mengandung RON 90.
Selain itu, Daeng, juga melihat pergantian RON 88 ke BBM RON 92 berpotensi ditunggangi pihak tertentu misalnya dengan mengupayakan adanya kebijakan mengganti aditive HOMC ke MTBE yang "berbahaya" bagi lingkungan.
"Penghilangan Premium RON 88 dan menggantinya dengan RON 92 sebagaimana rekomendasi TRTKM akan menghilangkan hak masyarakat berpendapatan menengah ke bawah mendapatkan BBM murah dan terjangkau," ujarnya.
Karena itu pemerintah menurut Daeng sebaiknya mendukung penuh rencana Pertamina melahirkan BBM Pertalite yang mengandung RON 90.
"Pertalite RON 90 harus didukung pemerintah sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BBM dengan RON di atas 88, tapi dengan harga yang terjangkau dengan kemampuannya. Tanpa terpaksa membeli RON 92 atau 95 yang harganya pasti di atas RON 90," ujarnya.
Daeng juga menilai pemerintah perlu memastikan dan menetapkan produk BBM yang beredar di dalam negeri, harus menggunakan aditiv yang direkomendasikan lembaga internasional.
JAKARTA - Penghilangan bahan bakar minyak (BBM) berjenis Premium (Ron 88) dan diganti dengan BBM Ron 92 sebagaimana rekomendasi tim reformasi
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Demi Kemajuan Koperasi, Forkopi Menyerukan Diakhirinya Dualisme DEKOPIN
- Indef Beberkan Kondisi Ekonomi, PPN 12% Tak Realistis
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar