Usulan Amandemen UU Diskriminasi Rasial di Australia Diperdebatkan

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Diskriminasi Rasial akan memperkuat hukum ketimbang merusaknya, dan menolak klaim yang menyebut bahwa ia menyerah pada tekanan dari sayap kanan Partai Liberal.

Kubu Koalisi di Australia telah mendukung perubahan untuk mempertahankan pelanggaran “intimidasi" atas dasar ras, tapi mengganti kata-kata "menghina", "menyinggung" dan "mempermalukan" dengan kata "melecehkan".

Pemerintah Australia juga akan merombak cara Komisi Hak Asasi Manusia di sana menangani keluhan di bawah UU ini, memasukkan tes "kepribadian" (semacam tes kejiwaan yang menjadi bagian dari penanganan kasus hukum) dan memberikan komisi tersebut lebih banyak kewenangan untuk membalikkan klaim yang mengganggu, atau klaim yang memiliki prospek keberhasilan kecil, pada tahap awal.

PM Turnbull "benar-benar menolak" klaim bahwa ia berusaha untuk mempermudah hukum kebencian rasial di Australia dan mengatakan, perubahan ini akan membuat UU itu lebih jelas dan lebih efektif.

Sang Perdana Menteri mengakui, ia tak memiliki rencana untuk mengubah UU tersebut ketika terpilih, tetapi mengatakan, perubahan itu dipicu oleh kasus-kasus besar yang melibatkan mahasiswa Universitas Teknologi Queensland dan kartunis Bill Leak.

"Kami memperkuat hukum kebencian ras. Ini adalah hukum yang lebih kuat, yang lebih efektif, karena mereka adalah hukum yang lebih jelas," kata PM Turnbull.

Baca Juga:

• Mahasiswa Pakistan Hilang Tersapu Ombak di Pantai New South Wales

Jaksa agung bayangan (dari pihak Oposisi), Mark Dreyfus, mengatakan, kelompok sayap kanan Partai Liberal telah menekan PM Turnbull untuk mengubah hukum itu.

"Jika Perdana Menteri berpura-pura bahwa ini adalah penguatan hukum itu hanyalah omong kosong," kata Dreyfus.