Usulan Anggaran Pilgub Jabar Besar Sekali, Disebut Tak Masuk Akal

AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.

"Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, semestinya anggaran penyelenggaraannya juga bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

Dia juga membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar dilakukan bersamaan dengan pemilihan wali kota (pilwalkot) dan pemilihan bupati di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp 1,8 triliun.

Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 1,1 triliun, tetapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp 900 miliar.

Dia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.

"Jadi, KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov."

"Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp 1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret."

"Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp 800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan pilgub yang akan diserantakkan dengan pilbup dan pilwalkot itu," katanya.(Antara/jpnn)