Usulan Angket Mafia Pajak Dikembalikan ke Inisiator
Kamis, 27 Januari 2011 – 12:03 WIB

Usulan Angket Mafia Pajak Dikembalikan ke Inisiator
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung mengatakan pihaknya mengembalikan usulan penggunaan hak angket mafia pajak kepada inisitor. Alasannya, tujuh pengusul dari 30 yang bertandatangan mencabut secara resmi. Akibatnya, yang tersisa 23 tandatangan.
"Ini sebenarnya mekanisme yang biasa, jadi mekanisme yang sudah diatur dalam tatib. Minimal untuk bisa mengajukan itu minimal 25 orang, ketika diajukan kemarin 30 orang kemudian demokrat 7 mencabut secara resmi, menjadi 23 orang," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1).
Ketujuh anggota DPR yang mencabut tandatangan adalah kader Demokrat. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan langkah yang dilakukan kader Demokrat yang ada di Komisi III bukan sikap fraksinya tapi inisiatif pribadi.
Pramono menjelaskan, usulan hak angket dikembalikan kepada inisiator untuk melengkapi tandatangan menjadi 25 orang. "Hak angket bisa diproses bila ditambah sekurangnya 2 orang lagi. Sehingga bagi inisiator mereka berkewajiban untuk menambah pengusul, kalau ngak hari ini ya bisa besok, yang paling penting adalah syaratnya 25 orang," katanya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung mengatakan pihaknya mengembalikan usulan penggunaan hak angket mafia pajak kepada inisitor. Alasannya,
BERITA TERKAIT
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif