Usulan Angket Pajak Mulai Bergulir

JAKARTA - Kasus penggelapan pajak yang diduga dilakukan Gayus Tambunan bisa jadi berujung seperti kasus Century. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai, jika pelanggaran yang terjadi di Direktorat Pajak itu berkembang, tidak tertutup kemungkinan akan diusulkan hak angket terkait pajak.

   

"Jika ini diusulkan DPR, saya akan setuju," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta saat ditemui di gedung DPR, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Gayus Tambunan, PNS golongan IIIA Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, disebut-sebut memiliki dana Rp 25 miliar di rekening pribadinya. Kekayaan itu diduga hasil penggelapan pajak saat dia bekerja di Direktorat Pengaduan dan Banding Ditjen Pajak.

   

Menurut Anis, sumber dana terbesar pendapatan negara diperoleh dari pajak. Munculnya kasus Gayus tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan hasil pajak oleh negara. Itu menimbulkan dugaan adanya penyelewengan pajak yang besar oleh orang-orang di atas posisi Gayus. "Kementerian Keuangan adalah pihak yang pertama mengadakan proyek remunerasi. Namun, hasilnya tidak sebesar yang digembar-gemborkan," ujar wakil ketua DPR itu.

   

Wacana hak angket tersebut, lanjut Anis, tidak ada kaitannya dengan rekomendasi DPR agar Sri Mulyani nonaktif ataupun supaya mengundurkan diri. Kasus yang terjadi berbeda, kebetulan saja terjadi di tempat Sri Mulyani memimpin. "Yang kita investigasi, apakah sumber keuangan negara aman atau tidak," pungkasnya.