Usulan Angket Pajak Mulai Bergulir

Sebelumnya, usul hak angket itu diwacanakan Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS yang juga mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century. Dia mengungkapkan, kasus Gayus Tambunan yang memiliki dana Rp 25 miliar tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana pajak. DPR harus segera meminta persoalan pajak untuk diaudit secara menyeluruh, dari perangkat pajak, sistem perpajakan, hingga penyelesaian sengketa pajak.   "Masalahnya, sampai saat ini publik tidak tahu pajak ini telah mengalami kebocoran karena tidak pernah ada audit sebelumnya," kata Fahri.

   

Menurut dia, yang paling memungkinkan, DPR akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengauditnya. Seharusnya wewenang tertinggi audit bisa dipegang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi, anehnya, BPK tidak boleh mengaudit pajak. "Ketentuan itu tercantum dalam diktum UU Pajak," ujarnya. Jika terbukti ada pelanggaran, FPKS tidak akan ragu-ragu untuk mengusulkan hak angket pajak kepada paripurna (DPR).

   

Sementara itu, Fraksi PPP belum memastikan akan ikut mengusung hak angket yang mulai digulirkan PKS. Namun, Sekretaris FPPP M. Romahurmuziy sepakat bahwa reformasi perpajakan mutlak harus dilakukan. Mulai meningkatkan tax ratio di UU APBN 2011 menjadi sama dengan rata-rata negara ASEAN sebesar 20 persen hingga moratorium self assessment (penilaian pribadi) atas pajak. "Sampai tercapai angka penerimaan pajak yang wajar sesuai praktik negara yang rendah tingkat korupsinya," paparnya.

   

Selain itu, saat ini, yang penting harus dilakukan adalah tekanan agar seluruh aparat pajak mengumumkan seluruh kekayaannya secara periodik kepada publik. "Itu penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah tercederai," tandasnya. (bay/dyn/c3/tof)