Usulan CPNS Daerah Baru Separuh, Pemda Dinilai 'Bebal'
Yang Tak Mengusulkan Dianggap Tak Butuh Pegawai
Jumat, 01 April 2011 – 13:49 WIB

Usulan CPNS Daerah Baru Separuh, Pemda Dinilai 'Bebal'
JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai tidak proaktif dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang aparatur dan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, meski Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah, namun ternyata tidak semuanya yang patuh.
"Hingga hari ini, Jumat (1/4), baru 50 persen daerah yang memasukkan usulan kebutuhan pegawainya. Yang lainnya statusnya tidak jelas. Padahal, salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur dan SDM adalah proses pengadaan CPNS ini," sesal Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan & RB, Ramli Naibaho, saat ditemui di kantornya, Jumat (1/4).
Terhadap daerah yang dinilai 'bebal' ini, Ramli mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kelonggaran lagi. Pasalnya, pemerintah (Kemenpan & RB serta Kemenkeu) akan menetapkan secara resmi kuota CPNS 2011 pada Mei mendatang.
"Apa boleh buat, bagi daerah yang tidak memasukkan usulannya, dianggap tidak membutuhkan pegawai. Dan ini akan memudahkan pemerintah dalam merumuskan berapa kuota CPNS yang pas tahun ini," ujarnya.
JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai tidak proaktif dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang aparatur dan sumber daya manusia (SDM).
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi