Usulan Formasi Daerah Selalu Berlebihan

Dalam penentuan formasi, pemerintah melakukan analisis kebutuhan. Dilihat dari batas usia pensiun (BUP), berapa PNS yang dimutasi, berapa kebutuhan contohnya guru di daerah yang ada pembangunan sekolah baru, berapa PNS yang meninggal, berapa kebutuhan daerah pemekaran atau otonom baru.

"Daerah induk juga akan dilihat berapa jumlah PNS yang dimutasi ke daerah pemekaran sehingga perlu diisi," ujarnya.

Dia mengimbau untuk pengajuan kebutuhan formasi, daerah harus memperhitungkan jumlah penduduk, letak geografis, dan kemampuan APBD. "Rata-rata daerah APBDnya banyak digunakan untuk belanja pegawai. Harusnya ratio antara belanja pegawai dan pembangunan masyarakat berbanding terbalik. Yaitu 40:60, bukannya 80:20," pungkasnya. (esy/jpnn)