Usulan Honorer R2/R3 Mengisi DRH PPPK Sudah Masuk, Semoga Jadi Kado Ramadan

2. Meminta KemenPAN-RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS), baik di PPPK tahap 1 maupun 2. Padahal, KemenPAN-RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2.

"Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat (MS) di tahap 2. Namun, nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS," terangnya,

3. AP3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN PPPK bisa mendapatkan pensiun. Sebab, di lapangan banyak PPPK yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apa pun.

"Jaminan kesehatan mereka, bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang," tegasnya.

Nur Baitih mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif baik dari Mardani maupun KemenPAN-RB. 

Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Mardani Ali Sera akan menyurat MenPAN-RB Rini Widyantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses DRH pada Maret 2025.

Nur menceritakan dalam diskusi, KemenPAN-RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan PPPK. Dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi

"Jadi, kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan KemenPAN-RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail, sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat," tuturnya.