Usulan Ketua MPR Lebih Ekstrem Soal Kenaikan Parliamentary Threshold
Selasa, 14 Januari 2020 – 19:58 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat mengisi diskusi 'Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua' di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/19). Foto: Humas DPR RI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo punya usul lebih ekstrem soal kenaikan Parliamentary Threshold (PT) untuk Pemilu 2024. Bila PDI Perjuangan mengusulkan naik jadi 5 persen, Bambang ingin kenaikannya sampai 7 persen.
Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa PT tersebut memang sudah seharusnya dinaikkan dari waktu ke waktu agar tidak terjadi ledakan jumlah partai politik di parlemen.
"Itu usulan yang sangat bagus menurut saya. Bahkan kalau saya akan mengusulkan kepada Golkar nanti perlu 7 persen untuk ambang batas pemilu 2024 mendatang," ucap Bamspet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).
Politikus Golkar ini tidak sepakat dengan anggapan bahwa semakin besar persentase PT, maka akan banyak suara rakyat yang hilang ketika sejumlah partai tak lolos ke Senayan.
Bagi Bamsoet, efektivitas pengambilan keputusan di parlemen lebih utama dibandingkan banyaknya jumlah partai yang masuk DPR.
"Enggak dong, kalau PT nol persen maka akan puluhan partai yang ada di parlemen ini, sehingga tidak efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat juga. Beda loh dengan pilpres ini ambang batas parlemen ini," tandasnya.(fat/jpnn)
Bagi Bamsoet, efektivitas pengambilan keputusan di parlemen lebih utama dibandingkan banyaknya jumlah partai yang masuk DPR.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Terima Kunjungan Rektor Al-Azhar Mesir, Muzani: Presiden Prabowo Punya Utang Budi
- Lestari Moerdijat: Tagar #KaburAjaDulu Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Judol dan Pinjol Ilegal Mencemaskan, Ibas: Bangkitkan Sadar Digital
- Kunjungi Booth MPR di Pameran Kampung Hukum, Ini Kata Ketua Mahkamah Agung
- Lawan Judol dan Pinjol Ilegal, Ibas: Ciptakan Ruang Digital yang Lebih Aman & Produktif