Usulan Lem Aibon Bukti Mafia Anggaran Masih Bermain di DKI Jakarta?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin menduga adanya empat mata anggaran yang dinilai aneh terutama pembelian lem aibon pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, sangat mencurigakan.

Menurutnya, hal itu memunculkan dugaan masih ada mafia anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Mafia anggaran diketahui pernah bermain saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kasus yang terungkap terkait rencana pembelian uninterruptible power supply (UPS). Kala itu, Ahok menyebut anggaran pembelian UPS muncul tiba-tiba dengan menghapus anggaran pembelian truk sampah.

Sementara di era Gubernur Anies Baswedan, mengemuka sejumlah keanehan pada mata anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan.

Antara lain, pembelian lem aibon dengan nilai anggaran mencapai Rp 82 miliar dan pengadaan bolpoin dengan nilai anggaran Rp 124 miliar.

"Jadi, semakin menguatkan dugaan mafia anggaran bukan hanya ada, bisa jadi pemainnya banyak. Tetapi untuk membuktikannya sulit," ujar Ujang kepada JPNN.com, Jumat (31/10).

Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menyebut sulit, karena hanya sedikit yang dapat dibuktikan. Misal dalam kasus pembelian UPS di era Ahok, hanya menyasar orang tertentu saja.