Usulan Munaslub Bakal Membuat Golkar Pecah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, munculnya desakan dari kalangan muda di partai pimpinan Setya Novanto itu untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bukanlah solusi bagi persoalan yang ada. Menurutnya, munaslub justru akan menggiring Golkar pada perpecahan.
Idrus mengatakan hal itu menyusul adanya desakan dari Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang menyuarakan munaslub setelah nama Novanto terseret dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dalam pandangan Idrus, desakan munaslub merupakan provokasi yang berbahaya bagi Golkar.
"Itu justru melakukan provokasi dan menyulut perpecahan di Golkar. Padahal Golkar solid, tidak ada masalah," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (24/3).
Mantan anggota DPR itu menegaskan, GMPG seharusnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Novanto ataupun kader Partai Golkar lainnya yang diduga terseret kasus e-KTP. Sebab, katanya, merujuk pada Konsultasi Nasional Partai Golkar di Bali belum lama ini maka semua kader partai berlambang beringin hitam itu sepakat mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Semua komitmen menghargai proses hukum yang ada, dan mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah," katanya.
Karenanya dia mengeluhkan langkah GMPG mendorong munaslub. "Langkah yang mengembangkan politik belah bambu Golkar," pungkasnya.(cr2/JPG)
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, munculnya desakan dari kalangan muda di partai pimpinan Setya Novanto itu untuk menggelar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jokowi Pengin Bikin Partai Super Tbk, Anak Buah Bahlil Ingatkan soal UU
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret