Usulan Pemekaran Daerah Membludak Mencapai Ratusan
Terkait banyaknya usulan tersebut dia menyampaikan Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.
"Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya membuka keran DOB," kata Bima saat rapat berlangsung.
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
Sebab, lanjut dia, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar.
"Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang," katanya.
Padahal, saat ini pembiayaan program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran. Misalnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.
"Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus dihitung sejauh mana bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi," katanya.
Bima Arya menggarisbawahi bahwa sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.
Usulan pemekaran daerah yang diterima Kemendagri membludak, jumlahnya banyak banget hingga ratusan usulan.
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Konon Ada Guru Honorer Tidak Tahu Info Rekrutmen PPPK, Kok Bisa?
- 5 Berita Terpopuler: Tenaga Non-ASN Database BKN Wajib Tahu, Ada Lowongan PPPK 2024 Lebih Khusus, Kemendagri Terlibat
- Tenaga Non-ASN Database BKN yang TMS di Seleksi PPPK Perlu Tahu Info Ini
- Mendagri Jadikan Kota Tangerang Sampel Monitoring Inflasi Nasional