Usulan Subsidi Listrik Hampir Capai Rp 100 T
DPR Inginkan Rincian Kenaikan Konsumsi dan Biaya
Jumat, 24 Mei 2013 – 04:19 WIB
"Kami memakai harga ICP (Indonesian Crude Price) sebagai acuan dari rata-rata produksi kami. Harga rata-rata ICP sekarang sudah mencapai USD 108 per barel. Sedangkan, harga ICP yang ditentukan dalam APBN sekitar USD 100 per barel. Dalam kalkulasi kami, setiap kenaikan satu dollar, beban subsidi bakal bertambah Rp 500 miliar," tambahnya.
Di sisi lain, lanjut dia, faktor internal yakni pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia. Menurutnya, realisasi penjualan listrik pada tahun 2012 mencapai 172,18 Triliun Watts per jam (TWh). Itu lebih tinggi dari rencana penjualan tahun 2012 sebesar 167, 23 TWh. Padahal, angka pada rencana tersebutlah yang dipakai acuan pada APBN.
"Secara pekiraan pertumbuhan, kami tetap menargetkan angka yang sama yakni sembilan persen. Tapi, karena acuan yang kami gunakan adalah realisasi 2012, maka perkiraan penjualan listrik kami naik menjad 187,70 TWh," jelasnya. Sekedar informasi, pekiraaan volume penjualan listrik pada APBN 2013 adalah 182,28 TWh.
Ketika acuan harga ICP yang menjadi acuan, Jarman menjelaskan bahwa BBM menjadi salah satu energi pembangkit listrik yang paling fleksibel bagi antisipasi pertumbuhan konsumsi. "Di luar pulau Jawa, banyak daerah yang pembangkit listriknya memang hanya bisa menggunakan BBM. Kalau penggunaan energi lain, kami sudah berupaya menekan penggunaan BBM. Hanya saja, upaya itu bertahap. Membangun satu pembangkit listrik kan biasanya butuh empat tahun," ungkapnya.
JAKARTA - Usulan kenaikan alokasi subsidi listrik 2013 tahun ini akhirnya dibeberkan dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI komisi
BERITA TERKAIT
- Layanan SIM Keliling Hari Ini, Ada 2 Gerai, Cek di Sini Lokasinya
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- KAI Group Angkut 22,9 Juta Penumpang saat Liburan Nataru 2024-2025
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Lewat Diaspora Loan, BNI Biayai Renovasi Restoran Indonesia di Hong Kong
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah