Usulan Uji Kompetensi Kapolri Harus Didukung

jpnn.com - JAKARTA -- Rencana Kapolri Komjen Sutarman yang akan melakukan uji kompetensi terhadap calon Kabareskrim patut diapresiasi dan didukung segenap internal Polri.

Pola uji kompetensi atau fit proper test ini bisa dijadikan untuk memperkuat kontrol internal Polri agar pejabat tersebut tidak terlibat mafia kasus, mafia proyek, gratifikasi atau kasus korupsi lainnya.

"Indonesia Police Watch menyarankan agar uji kompentensi tersebut berjalan transparan diharapkan bisa disaksikan publik, khususnya pers, meski hanya lewat layar monitor," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa (5/11).

Ia menambahkan, uji kompetensi atau fit and proper test bisa dilakukan Tim Penguji Akhir  Wanjakti Polri. Dalam uji kompetensi itu setiap calon memaparkan rencana kerja dan komitmennya untuk membawa Polri menjadi lebih profesional.

"Janji dan rencana kerja itulah yg dipegang oleh TPA. Jika hal itu terjadi, ini merupakan dinamika baru dalam reformasi Polri," ungkapnya.

Ia mengakui uji kompetensi memang bukan satu ukuran seorang pejabat akan bekerja baik. Buktinya, kata dia, banyak para pejabat negara yang jebolan fit and proper test DPR malah ditangkap KPK.

"Sebab itu, setelah uji kompetensi, tepatnya setelah dua bulan menjabat harus ada kontrol dan evaluasi, sejauhmana pejabat terpilih menepati janjinya atau merealisasi konsep kerjanya saat uji kompetensi," terang Neta.

Dia menambahkan, jika konsep itu tidak berjalan TPA Wanjakti Polri perlu mengevaluasinya, apakah pejabat tersebut sekedar omdo (omong doang) atau ada kendala lain. "Jika hanya omdo, Wanjakti Polri perlu merekomendasikan agar yang bersangkutan segera dicopot," ujarnya.