Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar

Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
Pertemuan audiensi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) dengan Fraksi Partai NasDem DPR RI. Foto: dok FN

Pemerintah juga diharapkan membentuk Dewan Nasional Literasi Perkoperasian guna memantau dan mengevaluasi strategi literasi koperasi secara berkelanjutan.

5. Insentif Pajak bagi Koperasi

Sebagai pelaku ekonomi yang langsung melayani masyarakat di akar rumput, koperasi perlu mendapatkan insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan mereka di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

6. Kepengurusan Koperasi Tidak Dibatasi Periode

Berbeda dengan jabatan politik, kepengurusan koperasi bergantung pada kepercayaan anggota. Oleh karena itu, Forkopi mengusulkan agar periode kepengurusan koperasi tidak dibatasi, sehingga anggota dapat terus memilih pengurus yang dianggap mampu menjalankan koperasi dengan baik.

7. Hak Milik atas Tanah bagi Koperasi

Forkopi menekankan koperasi secara umum harus bisa memiliki hak milik atas tanah, tidak hanya terbatas pada koperasi pertanian.

Usulan ini didasarkan pada yurisprudensi yang memberikan hak milik tanah kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Koperasi diharapkan menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada pinjol dan tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News