Usung Amandemen, Politisi Demokrat Dorong Konsensus Nasional
Rabu, 12 Oktober 2011 – 00:32 WIB

Usung Amandemen, Politisi Demokrat Dorong Konsensus Nasional
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Gondo Radityo Gambiro, terus menyuarakan agar UUD 1945 kembali diamandemen. Namun sebelum amandemen kelima atas UUD dilakukan, perlu diadakan konsensus nasional guna membahas disain besar RI untuk 50 tahun ke depan.
Menurut Radityo, konsensus nasional dalam rangka penyusunan disain besar RI untuk 50 tahun ke depan itu perlu dilakukan agar amandemen yang dilakukan tidak sepotong-sepotong. Terlebih lagi, jangan sampai amandemen UUD 1945 hanya demi kepentingan politik sesaat.
"Sebelum amandemen UUD dilakukan, perlu diadakan Konsensus Nasional yang membahas grand strategy 50 tahun RI ke depan. Tujuannya, supaya UUD 1945 tidak diamandemen secara partsal dan untuk kebutuhan sesaat saja," ujar Radityo di Jakarta, Selasa (11/10).
Radityo yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menambahkan, Konsensus Nasional itu perlu melibatkan melibatkan tokoh-tokoh nasional dari latar belakang berbeda seperti politisi, budayawan, ahli ketatanegaraan dan pakar-pakar lainnya. Dengan konsensus nasional, maka diharapkan ada rumusan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bervangsa dan bernegara ke depan.
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Gondo Radityo Gambiro, terus menyuarakan agar UUD 1945 kembali diamandemen. Namun sebelum amandemen kelima atas
BERITA TERKAIT
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya