Usung Mochtar Mohamad, PDIP Dinilai Terlalu Berisiko
![Usung Mochtar Mohamad, PDIP Dinilai Terlalu Berisiko](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/08/27/bendera-pdip-foto-dokumen-jpnn.jpg)
jpnn.com, BEKASI - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Dirgantara Wicaksono menilai Mochtar Mohamad berpeluang mendapat restu dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2018.
“Mungkin saja rekomendasi untuk Mochtar Mohammad itu keluar, karena dalam kajian tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita lihat finalnya bulan depan,” ujar Dirgantara seperti dikutip dari GoBekasi.
Meski begitu menurutnya, kemungkian mantan Wali Kota Bekasi itu sangat kecil. Sebab, berdasarkan hasil diskusinya dengan beberapa elit partai berlambang banteng moncong putih itu, sosok Mochtar Mohamad dianggap kurang kokoh.
Selain itu, jika PDIP memberikan rekomendasi kepada Mochtar, maka dinilai akan berisiko. Masa lalunya yang pernah tersandung kasus korupsi itu bisa dimanfaatkan lawan politik sebagai senjata untuk menjegalnya.
“Sangat berisiko, karena soal korupsi itu akan bisa mencuat. Sekarang memang tidak, tetapi nanti akan diangkat oleh lawan politik pas kampanye,” ucapnya.
Hal itu juga akan menjadi langkah yang cukup fatal jika merekomendasikan Mochtar Mohamad. Sebab, kemungkinan masyarakat enggan memilihnya lantaran pernah tersangkut kasus korupsi.
Dan hal ini akan berpengaruh kepada suara pilpres 2019 mendatang.
“Kalau M2 (Mochtar Mohamad) direkomendasi dan kemudian gagal dalam pilkada 2018 maka bisa fatal. Kongsi berkurang pertama, dukungan masyarakat menurun. Tentunya suara pilpres otomatis menurun,” katanya.
Mochtar Mohamad berpeluang mendapat restu dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2018.
- Megawati dan Paus Fransiscus Bertemu, Suasananya Seperti Ini
- Guntur Romli Sebut KPK Lakukan Manipulasi di Kasus Hasto
- Tanggapi Proses Praperadilan, Praktisi Hukum Nilai KPK Bekerja Atas Dasar Pesanan
- Ketua DPR RI dan Italia Sepakat untuk Tingkatkan Hubungan Diplomatik
- Ronny PDIP: Penetapan Harun Jadi Anggota DPR Sah Secara Hukum
- Eksaminasi Perkara Kasus Harun Masiku, Keputusan DPP PDIP Tidak Melanggar Hukum