Usut Cuci Uang Djoko, KPK Cecar Tiga Notaris
Jumat, 01 Februari 2013 – 11:31 WIB

Usut Cuci Uang Djoko, KPK Cecar Tiga Notaris
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi alat Simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo. Kali ini, komisi antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi untuk mendalami peran jenderal bintang dua itu. Sementara saksi lainnya adalah Dr.Saroyini Wulan Rahayu Salib (swasta), Drs Slamet Wiryodiharjo Salib (swasta), Encep (swasta), Mudjihardjo (pernsiunan PNS Polri), Eva Susilo Handayani (swasta), William Jusman (swasta), The Jok Tung (swasta), Banturio
Adapun sepuluh saksi itu tiga di antaranya berprofesi sebagai notaris. Mereka adalah Erick Maliangkay, Banturio Tigris Darmawa NG, dan Merryana Suryana. Informasinya, para notaris itu adalah pihak yang mengurus tanah dan aset-aset Djoko yang diduga didapat dari tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
Namun, pihak KPK enggan menerangkan lebih lanjut soal keterkaitan para notaris tersebut. "Yang jelas mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Djoko Susilo) dalam TPPU dan keterangannya sangat dibutuhkan KPK," ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha dikantornya, Jakarta, Jumat (01/02).
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi alat
BERITA TERKAIT
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045