Usut DPT Pilpres Fiktif di Jatim!
Sabtu, 20 Juni 2009 – 17:43 WIB
Sedang Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, malah mendorong agar pasangan capres yang lain agar mendesak perbaikan DPT. "Ini adalah penyelewengan yang gila-gilaan, KPU haus menindak tegas dan kalau perlu kedua calon presiden-cawapres yang lain jangan mau mengikuti pilpres sebelum DPT dibenahi. Percuma kita ikut pilpres kalau hanya untuk kalah,” tandas Permadi.
Baca Juga:
Adannya DPT fiktif di Jatim kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah lain diseluruh Indonesia. Dengan demikian jumlah DPT fiktif bisa jauh lebih besar lagi. Karena itu, semua pihak harus berani mengungkap penyelewengan secara struktural ini. Diduga kuat, iini merupakan kelanjutan dari penyelewengan pemilu legislatif.
“LSM-LSM dan rakyat harus lebih berani, dan vocal untuk melawan kedoliman yang terjadi yang kemungkinan dilakukan oleh seluruh instansi, mulai Dedagri, KPU dan lain-lain,” pinta Permadi. Kalau sampai masalah ini tidak terselesaikan sebelum pilpres, Permadi kuatir setelah pemilu presiden akan terjadi goro-goro, apalagi kemarahan dan kemuakan rakyat sudah memuncak.
Koordinator Pandu Prabowo, Haryanto Taslam mengatakan, pilpres 8 Juli mendatang dipastikan akan bermasalah. Jika itu terjadi, maka KPU bisa dianggap melakukan pembiaran terhadap kecurangan pilpres dan sekaligus merupakan kejahatan politik yang menghancurkan demokrasi yang kini sedang dibangun di negeri ini. (sam/JPNN)
JAKARTA -- Direktur Mega-Prabowo Media Centre, Amran Nasution mendesak Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret