Usut Hambalang, KPK juga Periksa Politisi Golkar
Rabu, 09 Januari 2013 – 16:26 WIB

Usut Hambalang, KPK juga Periksa Politisi Golkar
JAKARTA - Setelah banyak memeriksa Politisi Partai Demokrat, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai merambah politisi parpol lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Jumat (11/1) nanti, KPK akan memanggil dan memeriksa Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. "Ya dia diperiksa sebagai saksi sama seperti pak Pasek kemarin (8/1). Kita kan ingin melihat keseluruhan kasus ini," kata Johan. Jumat (11/1) mendatang KPK bukan hanya memeriksa Kahar dalam kasus Hambalang, tapi juga mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Andi juga diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya, Deddy.
"Kahar Muzakir diperiksa sebagai saksi nanti untuk tersangka Deddy Kusdinar," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1).
Meski memeriksa Kahar, Johan menampik bahwa pemeriksaan itu sekaligus membenarkan pernyataan dari Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang menyebut anggaran untuk Hambalang bukan hanya bancakan Partai Demokrat semata tapi juga parpol lain. Johan menyebut Kahar diperiksa karena kapasitasnya di Komisi Olahraga itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Setelah banyak memeriksa Politisi Partai Demokrat, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai merambah politisi parpol lainnya untuk
BERITA TERKAIT
- Ternyata Prajurit TNI di Daerah Dapat Jatah Motor Listrik
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN