Usut Investor Bodong, Bareskrim Minta Bantuan Hong Kong

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditpideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri semakin serius mendalami dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Cedrus Investment. Dalam kasus dengan terlapor atas nama Rani T Jarkas itu, Bareskrim bahkan merasa perlu mengembangkan penelusuran ke luar negeri.

Hal itu terungkap dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Harun Abidin selaku pelapor. Dalam SP2HP bernomor B/37/VII/2016/Dit Tipideksus yang ditandatangani Kombes Abdul Karim itu disebutkan, Polri telah mengajukan permohonan bantuan timbal balik atau mutual legal assistance  (MLA) kepada pemerintah Swis dan Hong Kong.

Ada empat hal yang dibutuhkan Polri melalui MLA itu. Pertama adalah untuk mengetahui profil Rani T Jarkas. Kedua, untuk mengetahui rekening bank atas nama Rani.

Yang ketiga adalah permintaan bantuan untuk memeriksa Rani. Yang keempat, Bareskrim meminta informasi tentang Cedrus Investment mengenai akta pendirian perusahaan, susunan pengurus, rekening perusahaan di bank, serta informasi lainnya.

Kuasa hukum HArun Abidin, M Hendra Kusuma mengatakan, permohonan bantuan MLA dari Polri itu penting untuk mengungkap sosok Rani sekaligus Cedrus Investment. "Permintaan bantuan timbal balik kepada pemerintah Swiss dan Hongkong ini menjadi sangat penting untuk mengungkap kasus yang telah merugikan klien kami," ujar Hendra seperti dikutip laman berita RMOL.

Hendra menegaskan, legalitas Cedrus Investment memang harus diungkap. Ia menduga Cedrus hanya perusahaan investasi bodong karena ternyata tak menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebaliknya, justru Harun Abidin yang menanamkan modalnya ke Cedrus. “Namun, yang terjadi saham-saham milik klien kami hilang tidak jelas rimbanya. Salah satunya adalah saham emiten Indonesia, yaitu Cakra Mineral," ungkap Hendra.

Selain itu, kata Hendra, Cedrus yang mengaku investor dari Hong Kong ternyata tak mendapat legalitas dari otoritas setempat. Hendra menambahkan, Rani T Jarkas bahkan sudah masuk daftar hitam untuk bisa berbisnis di Amerika Serikat.